ukpbj adalah. 16. ukpbj adalah

kaltimprov@gmail. Syarat UKPBJ untuk dapat ditetapkan menjadi agen pengadaan adalah4: a. 28. Kunjungan ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga Lanjut Usia, dimana Pemerintah Kota Bontang akan. Secara kedinasan, Pokja UKPBJ/Panitia Lelang memiliki kedudukan struktural yang lebih rendah dibandingkan PPK, namun secara tugas dan fungsi, kedudukan Panitia Lelang dan PPK adalah sejajar. governance adalah suatu keniscayaan. 4. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Personel UKPBJ yang bertentangan dengan Kode Etik. disebut UKPBJ adalah Unit Kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Barang/Jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah. 13. PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. efektif,adalah bahwa pelaksanaan. KEDUA : UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana. Surat penawaran harus. 14/2018 Tentang UKPBJ Pasal 1 Angka 13 : UKPBJ sebagai. UKPBJ < 5/9 level proaktif a =100 b = 80 c = 60 d = 40 e = 20 f = 0 • Generate dari aplikasi siukpbj. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. LPSE Kemendikbudristek dapat diakses pada laman lpse. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 27. Tanggal Diundangkan. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog. Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertera dalam alinea keempat. Berdasarkan amanat Pasal 2 dan 3 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, tugas dan fungsi UKPBJ adalah sebagai berikut: Tugas:. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabatdisingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Majelis Kehormatan Kode Etik adalah alat kelengkapan. Judul Selengkapnya. 34. KETIGA : UKPBJ dan UPTPBJ. Kelompok Kerja Pe milihan yang selanjutnya di sebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan p enyedia. Selanjutnya adalah pihak dari Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut tugas pokok dan fungsi UKPBJ. e. adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan olehPemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 16. 27. 13. Ahli. Jika UKPBJ struktural belum terbentuk sampai dengan 1 Juli 2018, apakah diperbolehkan? Tidak ada pembatasan waktu untuk pembentukan UKPBJ Struktural. Barang/Jasa Pemerintah) menjadi UKPBJ (sesuai Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Deputi. kemampuan UKPBJ dalam melaksanakan fungsi UKPBJ secara keseluruhan. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. 27. UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif c. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ adalah transformasi unit layanan pengadaan (ULP) yang diantaranya memiliki peran melakukan pembinaan, pemilihan penyedia dan pengelolaan sistem informasi. 10. Secara sederhana, Perbaikan Berkelanjutan menjadi hal yang memang wajar dilakukan baik oleh lembaga maupun pribadi, namun bila melihat Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah membahas soal Kelembagaan UKPBJ, mulai dari : Pasal 1 angka 11 : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga. 2021. Dihapus. go. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. 20. UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja,Buka Rakor UKPBJ, Sekjen Ingatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan kemudahan bagi UKPBJ dalam mengembangkan dan mengimplementasikan praktik menuju level proaktif sebagai prasyarat UKPBJ dapat dinyatakan sebagai pusat keunggulan pengadaan. . Unduh Bukti Dukung. 13. Pasal 1 Angka 11 : UKPBJ adalah unit kerja di K/L/Pemda yang menjadi Pusat Keunggulan PBJ. Selengkapnya. Kapabilitas UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui Model Kematangan UKPBJ. Namun demikian pembentukan UKPBJ adalah wajib sebagaimana amanah Pasal 75 Perpres 16 Tahun 2018. Selengkapnya. mengingat Gol/pangkat bapak, maka uji kompetensi yang harus di lulusi adalah Kompetensi PBJ Level 4. Kepala UKPBJ: 1. Fungsi Tarik Satker adalah fungsi yang difasilitasi aplikasi untuk menarik data Satker yang ada di aplikasi aplikasi Informasi Rencana. sedangkan Agen Pengadaan dari unsur Pelaku Usaha menerima insentif sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati19. 10/2021 Tentang UKPBJ 7. 13. 17. Kepala Daerah membentuk satu UKPBJ. Manfaat dan Kegunaan Ansoff’s Matrix pada analisis peran UKPBJ adalah: Mempertahankan atau meningkatkan segmen pasar produk layanan saat ini. 10. Lebih lanjut di dalam Pasal 75 Peraturan Presiden. elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UKPBJ dengan fungsi layanan pengadaan secara elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Lastest News. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja didisingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. 16. Sertifikat PBJ Tingkat Dasar masih bisa digunakan sebagai syarat perpindahan ke JF PPBJ dan pengalaman penugasan dalam bidang PBJ 2. “Unit ini merupakan sebuah unit permanen struktural. 12. 13. Kamis, 14 April 2022. sizer. Untuk mengukur tingkat kematangan ini, maka dibagi dalam 4. Isu hukum yang muncul dalam permasalahan ini adalah bagaimana kedudukan PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan PPTK dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Badan ini dibentuk UKPBJ. UKPBJ adalah bentuk pengembangan dan perluasan kapasitas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP), perluasan Kapasitas ini dikarenakan dalam Peraturan. Bagaimana cara untuk mengajukan usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Daerah?. PENCAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ Peraturan LKPP No. 3. 28. disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh K/L/PD sebagai pihak pemberi pekerjaan. 1. 13 Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Surat penawaran adalah surat yang ditulis dengan mencantumkan masa berlaku penawaran, harga penawaran, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan serta daftar lampiran persyaratan yang tercantum di dalam dokumen pengadaan. Selasa, 28 Desember 2021. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. (2) UKPBJ berkedudukan di Bagian PengadaanBarang dan UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia. OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada bidang tertentu di daerah. 18. 1. fungsi UKPBJ tersebut di atas, Sekretariat juga dapat melekat pada UKPBJ. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Tipe ketiga adalah studi kasus dengan model pilihan ganda, poinnya adalah 4 sehingga total nilainya adalah 40. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan LKPP No. Berita terkini tentang UKPBJ. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja diModel tingkat kematangan UKPBJ adalah mengukur tingkat kematangan dengan 4 aspek/domain, yaitu domain Proses/bisnis proses yang di laksanakan oleh UKPBJ, Domain Kelembagaan terkait dengan organisasi dan Tugas dan Fungsi berdasarakn Perpres 16 tahun 2018, Domain SDM yg menekankan pentingnya. Kematangan UKPBJ minimal level 3 (tiga) yang termuat dalam Sistem Informasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh LKPP; dan b. 2. Kapabilitas UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui Model Kematangan UKPBJ. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 13. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintahan Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja diPengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. 9. Namun demikian pembentukan UKPBJ adalah wajib sebagaimana amanah Pasal 75 Perpres 16 Tahun 2018. 11. 27. 15. UKPBJ. t2. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/. Agen Pengadaan merupakan terobosan baru dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang tugasnya mutatis mutandis atau. Pilih sub menu “Dasbor UKPBJ” untuk melihat kesimpulan level kematangan 3. Meningkatkan volume penggunaan oleh pengguna layanan yang sudah ada. Jasa (UKPBJ) : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; - Pokja Pemilihan : adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 16 Tahun 2018 Pasal 13 : (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ adalah Kepala UKPBJ, dibantu oleh Koordinator Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ yang merupakan pejabat administrasi atau koordinator unit yang memiliki fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa Tugas Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ : a. 25. adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. 20 September 2023. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Untuk medukung hal tersebut LKPP melaksanakan Bimbingan Teknis Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif 2022 yang dihadiri oleh peserta undangan dari perwakilan UKPBJ pada Rabu (2/3) secara daring. Instansi Pengusul adalah instansi Pemerintah yang melalui. 9. Untuk Pemerintah Daerah, biasanya untuk Tingkat Kabupaten/Kota, UKPBJ umumnya berbentuk Bagian pada Sekretariat Daerah, bentuk lain UKPBJ adalah : Dasar pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam. 12. 5. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E. Silahkan untuk membuka dan mencoba latihan soal terkait. Migrasi Server Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 19, Jun 2023. Katalog Elektronik Daerah adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. lkpp. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja diSosialisasi ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting yang tujuannya adalah untuk mendiseminasikan informasi terkait Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk1. 17. Tugas PPHP adalah menguji dan memeriksa kualitas serta kauntitas barang/jasa yang dihasilkan dari proses tersebut, PPHP tidak ada tugas untuk mengkritisi kelebihan harga, asalkan spesifikasi, jenis, jumlah sesuai yang tercantum dalam kontrak dan diuji sudah berfungsi dengan baik, datang tepat waktu maka PPHP wajib membuat berita. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pengelola Sistem Aplikasi e-UKPBJ adalah pegawai pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang diberikan wewenang untuk mengelola sistem aplikasi e. Struktur Organisasi UKPBJ. Dalam bidang keuangan khususnya pengeluaran belanja modal pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. 7. 14/2018 Tentang UKPBJ Pasal 1 Angka 13 : UKPBJ sebagai Pusat Keunggalan PBJ adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan. Pengelola Pengadaan Barang /jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk41. 31. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. UKPBJ adalah unit kerja di K/L/Pemda yang menjadi pusat keunggulan PBJ menurut ketentuan Pasal 1 angka 11, Perpres No. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan. dengan metode tender adalah 1. Pertama adalah Pengetahuan dan pemahaman terkait teori dan teknis PBJ ( knowledge), kedua mampu mempraktekkan atau mengimplementasikan pengetahuan dan pemahaman tersebut (skill), dan ketiga sikap ( attitude) dan mampu mengelola resiko. 29a. UKPBJ mewujudkan Pengadaan Barang & Jasa yang Transparan Efektif dan Efisien. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Target minimal setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan Level 3 yaitu proaktif sehingga UKPBJ dapat menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence) seperti yang diamanatkan dalam Perpres 16 Tahun 2018. 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. » Meningkatkan kapasitas SDM dan level kematangan kelembagaan UKPBJ yang transparan dan akuntabel » Meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa;Jasa (UKPBJ) : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; - Pokja Pemilihan : adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. UKPBJ dapat menerima insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan18. Perubahan kebijakan PBJ berpengaruh terhadap peran APIP dalam pengawasan proses PBJ. Peningkatan Kapabilitas UKPBJ adalah peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ, penilaian lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ, dan keijasama antar UKPBJ dalam rangka penerapan Model Kematangan UKPBJ. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negeri/TNI/Polri/personel/ lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan. manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. “UKPBJ berkedudukan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal” Dengan demikian maka sudah sangat jelas bahwa kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah tergantung dari apa yang tertuang dalam setiap peraturan yang dibuat oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia pengadaan barang/jasa. Domain dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ adalah fokus area yang dibangun dan dikembangkan pada Model Kematangan UKPBJ. Salah satunya adalah kewajiban K/L/D/I untuk membentuk unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) yang berfokus mengurusi pengadaan. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat. 9. UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikanSatuan kerja PTN-BH dan PTN-BLU sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus di lingkungan PTN-BH dan PTN-BLU. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. Tasks and Function. 0:00 / 1:31. 14/2018 Tentang UKPBJ, Pasal 1 angka 13, UKPBJ adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan. Perubahan kebijakan PBJ berpengaruh terhadap peran APIP dalam pengawasan proses PBJ. (PelembagaanfungsiPBJ terpusatpada 1 UKPBJ dan FungsiPBJ sesuaiPerpres16/2018) Permen/PerlemUraianTugasFungsi (UraianfungsiPBJ sesuaiperLKPP14/2018) PELEMBAGAAN FUNGSI PBJ PADA SOTK KEMENTERIAN/LEMBAGA. 27. Domain dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ adalah fokus area yang dibangun dan dikembangkan pada Model Pengukuran Tingkat. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 80, apabila benar semua maka hampir dipastikan lulus karena poinnya sudah 165, tinggal kurang 2. . 9. Terlapor adalah Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. id. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi. Selanjutnya dalam Peraturan LKPP No. Kapabilitas UKPBJ adalah ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ. Terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel 65% 85% 100% CAPAIAN 65% 85% 100. 9. Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. 16. 25. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. 13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 7. id. Sekjen: UKPBJ Terpusat akan Efektifkan Lelang SBSN . Merestrukturisasi alur layanan dengan menyediakan standar operasional layanan dan memberikan standar kompetensi SDM.